Akreditasi Tak Lagi di Pakai di PPDB, Banyak Sekolah Swasta di Jateng Membuat Nilai Palsu Untuk Siswanya

Kotaku – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu momen krusial dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selama bertahun-tahun, akreditasi sekolah menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Namun, kebijakan baru yang menghapus penggunaan akreditasi dalam PPDB di Jawa Tengah telah menimbulkan berbagai dampak, termasuk maraknya praktik pembuatan nilai palsu oleh beberapa sekolah swasta.

Mengapa Akreditasi Dihapus dalam PPDB?

Kebijakan penghapusan akreditasi dalam PPDB bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan merata bagi semua siswa. Akreditasi, yang sebelumnya dianggap sebagai penanda kualitas, sering kali membuat siswa dari sekolah dengan akreditasi rendah merasa dirugikan. Dengan menghilangkan faktor akreditasi, diharapkan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah yang diinginkan tanpa terbebani oleh label kualitas sekolah.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan baru. Tanpa akreditasi sebagai panduan, orang tua dan siswa harus mencari cara lain untuk menilai kualitas pendidikan di sekolah yang mereka tuju.

Dampak pada Sekolah Swasta

Kebijakan ini membawa dampak signifikan bagi sekolah-sekolah swasta di Jawa Tengah. Sebelumnya, sekolah swasta dengan akreditasi tinggi memiliki daya tarik lebih bagi calon siswa. Namun, tanpa akreditasi sebagai acuan, sekolah-sekolah ini harus mencari cara lain untuk menarik minat siswa. Sayangnya, beberapa sekolah memilih jalan pintas yang tidak etis, yaitu dengan memalsukan nilai siswa.

Praktik Pemalsuan Nilai

Pemalsuan nilai ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memperbaiki nilai rapor hingga menambahkan nilai yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Praktik ini tidak hanya merugikan siswa itu sendiri, tetapi juga mencoreng integritas dunia pendidikan. Siswa yang masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan nilai palsu akan menghadapi kesulitan karena kemampuan mereka tidak sesuai dengan nilai yang tercatat.

Motivasi di Balik Pemalsuan Nilai

Ada beberapa faktor yang mendorong sekolah untuk melakukan pemalsuan nilai, antara lain:

1. Persaingan Antar Sekolah: Dengan dihapusnya akreditasi, persaingan antar sekolah untuk mendapatkan siswa baru semakin ketat. Sekolah yang tidak memiliki reputasi kuat merasa tertekan untuk menunjukkan performa akademik yang tinggi demi menarik minat calon siswa.
2. Tekanan dari Orang Tua: Orang tua yang ingin anaknya mendapatkan pendidikan terbaik kadang-kadang mendorong sekolah untuk meningkatkan nilai anak mereka agar dapat masuk ke sekolah favorit.
3. Keinginan Meningkatkan Reputasi Sekolah: Sekolah yang memiliki catatan akademik baik lebih mudah mendapatkan perhatian dari calon siswa dan orang tua. Dengan nilai yang tinggi, sekolah berharap dapat meningkatkan reputasi mereka.

Dampak Jangka Panjang

Pemalsuan nilai memiliki dampak jangka panjang yang serius. Salah satunya adalah merusak integritas sistem pendidikan. Jika praktik ini terus berlanjut, kualitas pendidikan akan semakin sulit untuk diukur secara objektif. Selain itu, siswa yang terbiasa dengan nilai palsu mungkin tidak termotivasi untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal.

Tantangan bagi Siswa

Siswa yang masuk ke sekolah atau universitas dengan nilai palsu akan menghadapi berbagai tantangan. Mereka mungkin kesulitan mengikuti pelajaran yang sebenarnya lebih sulit daripada yang mereka mampu. Hal ini dapat menimbulkan stres dan frustrasi, yang pada akhirnya berdampak negatif pada perkembangan akademik dan psikologis mereka.

Baca Juga:

Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru 2025: Kabar Baik untuk Tenaga Pendidik, Ini Jadwal dan Syaratnya

Dampak Sosial

Di tingkat sosial, praktik ini juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi pendidikan. Orang tua dan siswa mungkin merasa skeptis terhadap sistem penilaian dan meragukan kualitas pendidikan yang diberikan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi dalam pendidikan formal.

Upaya Mengatasi Masalah

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah-langkah konkret dari berbagai pihak:

1. Pengawasan yang Lebih Ketat: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap sekolah-sekolah, terutama dalam hal penilaian dan kelulusan siswa. Sistem audit dan inspeksi rutin dapat membantu memastikan bahwa nilai yang diberikan sesuai dengan kemampuan siswa.
2. Sanksi bagi Pelanggar: Sekolah yang terbukti memalsukan nilai harus dikenakan sanksi tegas. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas sistem pendidikan.
3. Edukasi untuk Orang Tua dan Siswa: Orang tua dan siswa perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya kejujuran dalam pendidikan. Mereka harus diajarkan untuk menghargai proses belajar dan pencapaian yang sesuai dengan usaha yang dilakukan.
4. Dukungan untuk Sekolah: Sekolah-sekolah yang merasa kesulitan dalam bersaing dapat diberikan dukungan berupa pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanpa harus mengandalkan nilai palsu.

Kesimpulan

Penghapusan akreditasi dalam PPDB di Jawa Tengah memang bertujuan baik untuk menciptakan sistem yang lebih adil. Namun, praktik pemalsuan nilai oleh beberapa sekolah swasta menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk menjaga integritas dan kualitas pendidikan, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sekolah, orang tua, dan siswa. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan sistem pendidikan di Jawa Tengah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.