Alasan Tunjangan Triwulan 3 Tahun 2023 Guru PNS Tidak Cair? Cek disini!

Kotaku.id – Alasan Tunjangan Triwulan 3 Tahun 2023 Guru PNS Tidak Cair? Cek disini! Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud) telah mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menyulitkan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tengah menantikan pembayaran tunjangan triwulan 3 tahun 2023.

Situasinya menjadi lebih menantang karena Kemendikbud memiliki kebijakan yang berpotensi menghambat aliran dana tersebut, dan berikut ini kami akan menjelaskan alasannya secara rinci. Salah satu faktor yang mungkin menyebabkan sejumlah guru PNS tidak mendapatkan pembayaran tunjangan sertifikasi triwulan ketiga adalah ketentuan yang telah dikeluarkan dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022.

Permendikbud tersebut adalah dokumen resmi yang menyusun panduan teknis untuk pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, serta pendapatan tambahan bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari regulasi ini, dapat diidentifikasi bahwa, sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Kemendikbud, pembayaran tunjangan sertifikasi guru PNS baru akan dimulai pada bulan September tahun 2023. Inilah penyebab potensial yang dapat menjelaskan penundaan tersebut.

Alasan Tunjangan Triwulan 3 Tahun 2023 Guru PNS Tidak Cair

Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yang dapat menjadi alasan mengapa sertifikasi guru PNS untuk tunjangan triwulan 3 tahun 2023 tidak dapat dibayarkan. Ini adalah beberapa faktor yang memengaruhi ketidakcairan tunjangan tersebut:

1.      Mencapai Batas Usia Pensiun

Salah satu alasan utama adalah ketika seorang guru PNS telah mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan. Dalam situasi ini, ketika seorang guru mencapai usia pensiun, ia tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima tunjangan sertifikasi. Ini adalah ketentuan yang mengharuskan penerima tunjangan tetap aktif dalam pekerjaan guru hingga batas usia tertentu.

2.      Dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan

Faktor lain yang dapat mengakibatkan ketidakcairan tunjangan adalah ketika seorang guru PNS terlibat dalam tindakan kriminal dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum. Dalam situasi seperti ini, guru tersebut mungkin kehilangan haknya untuk menerima tunjangan sertifikasi.

3.      Mendapatkan Tugas Belajar

Jika seorang guru PNS sedang menjalani tugas belajar, ini akan memengaruhi kelayakannya untuk menerima tunjangan sertifikasi. Selama masa tugas belajar, guru tidak akan dapat memenuhi syarat untuk menerima tunjangan karena ia tidak aktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru.

4.      Meninggal Dunia

Kematian seorang guru PNS adalah faktor lain yang dapat menghambat pencairan tunjangan triwulan 3. Dalam kasus ini, tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima guru tidak lagi berlaku setelah kematian mereka.

5.      Mengundurkan Diri atas Permintaan Sendiri

Jika seorang guru PNS memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai guru atas permintaan sendiri, maka ini akan memengaruhi kelayakannya untuk menerima tunjangan sertifikasi. Keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatan guru akan berdampak pada hak mereka untuk menerima tunjangan tersebut.

6.      Tidak Lagi Menjabat Sebagai Fungsional Guru

Terakhir, jika seorang guru PNS tidak lagi menjabat dalam posisi fungsional sebagai guru dan dipindahkan ke jabatan lain di luar fungsional guru, ini juga akan menghentikan pencairan tunjangan sertifikasi. Karena tunjangan ini dikhususkan untuk guru-guru yang aktif dalam posisi guru, perubahan jabatan ini akan berdampak pada kelayakan menerima tunjangan tersebut.

Semua faktor ini adalah pertimbangan penting yang menjadi alasan mengapa tunjangan sertifikasi guru PNS untuk triwulan ketiga tahun 2023 tidak dapat dibayarkan kepada beberapa guru yang terkena dampak dari faktor-faktor tersebut.

Pentingnya Komitmen Dan Integritas Seorang Guru PNS

Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tanggung jawab untuk mengejar pendidikan lanjutan sebagai bagian dari tugasnya akan mengalami penghentian penerimaan tunjangan sertifikasi segera setelah mereka memulai program pendidikan tersebut.

Akan tetapi, apabila seorang guru PNS secara resmi terbukti terlibat dalam tindak pidana yang mengakibatkan hukuman penjara, atau jika mereka tidak lagi memegang jabatan guru PNS dan memilih untuk mengundurkan diri, maka pembayaran tunjangan sertifikasi mereka akan dihentikan pada bulan berikutnya. Sementara itu, jika seorang guru PNS wafat, mencapai akhir masa jabatannya, atau memasuki masa pensiun, langkah-langkah untuk menghentikan pembayaran tunjangan sertifikasi akan diambil pada bulan berikutnya.

Seiring dengan perkembangan kondisi guru PNS yang mendapatkan tugas belajar, penghentian pembayaran tunjangan sertifikasi akan senantiasa mengikuti berbagai peristiwa dan tahapan dalam kehidupan mereka. Dalam konteks ini, penghentian pembayaran tunjangan triwulan 3 diatur sesuai dengan berbagai skenario yang dapat terjadi selama perjalanan karier guru PNS.

Mengingat pentingnya komitmen dan integritas seorang guru PNS dalam menjalankan tugasnya, penghentian pembayaran tunjangan sertifikasi sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam kegiatan yang melanggar hukum seperti hukuman pidana penjara adalah langkah yang diambil untuk memastikan integritas dan citra baik lembaga pendidikan serta pelayanan publik yang mereka wakili.

Demikian pula, ketika seorang guru PNS memasuki masa pensiun atau mencapai akhir masa jabatannya, langkah-langkah penghentian pembayaran tunjangan sertifikasi dilakukan sebagai bagian dari pengaturan administratif yang mencerminkan perubahan dalam status pekerjaan mereka atau dalam kondisi pribadi mereka yang secara alamiah terjadi seiring dengan perkembangan karier dan kehidupan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban finansial yang terkait dengan tunjangan sertifikasi diatur dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, sistem penghentian pembayaran tunjangan triwulan 3 bagi guru PNS yang mendapatkan tugas belajar didesain untuk mengakomodasi berbagai situasi yang mungkin terjadi sepanjang karier dan kehidupan mereka, sambil tetap mempertahankan standar kepatutan dan integritas dalam penegakan hukum serta manajemen sumber daya dalam sektor pendidikan.