Pemerintah Bakal Kontrak hingga Usia 60 Tahun, Kabar Baik untuk PPPK Guru?
Kotaku.id – Pemerintah Bakal Kontrak hingga Usia 60 Tahun, Kabar Baik untuk PPPK Guru? Kabar baik ini akan memberikan kegembiraan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama para guru. Alasannya adalah bahwa pemerintah sedang mengupayakan perubahan dalam peraturan PPPK Guru. Dalam perencanaan yang sedang berlangsung, para guru PPPK akan mendapatkan kontrak kerja yang berlaku hingga mencapai usia pensiun mereka, yaitu hingga usia 60 tahun.
Informasi mengenai rencana ini diperoleh melalui pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang disampaikan oleh Nunuk Suryani.
Pemerintah Bakal Kontrak hingga Usai 60 Tahun, Kabar Baik untuk PPPK Guru?
Menurut Nunuk Suryani, rencana untuk memperpanjang masa kontrak guru berstatus PPPK hingga mencapai usia 60 tahun telah diajukan secara resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Surat resmi yang mengandung permohonan ini secara sah ditandatangani oleh Nunuk Suryani, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK).
Baca Juga:
Dalam surat resmi tersebut, yang diberi nomor 3757/B/GT.01.03/2023 dan tanggal 4 Juli, Nunuk Suryani menjelaskan alasan-alasan yang mendasari usulan untuk memperpanjang masa kerja PPPK guru hingga usia 60 tahun. Rencana ini sejalan dengan ketentuan perjanjian kerja bagi PPPK, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
Pasal 37 Ayat (1) dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK minimal harus berlangsung selama satu tahun, dan kontrak tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan penilaian kinerja individu. Selain itu, perpanjangan perjanjian kerja PPPK juga diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian PPPK.
Pasal 4 Ayat (2) dari peraturan ini mengatur bahwa masa hubungan perjanjian kerja PPPK dapat ditentukan dalam rentang waktu minimal satu tahun dan maksimal lima tahun, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut pandangan Nunuk Suryani, aturan yang berlaku memiliki potensi untuk memunculkan situasi di mana proses rekrutmen guru berstatus PPPK dapat terjadi secara berulang kali.
Baca Juga:
Oleh karena itu, Nunuk Suryani mengusulkan agar perjanjian kerja PPPK secara otomatis diperpanjang hingga usia 60 tahun, sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan permasalahan tersebut. Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Alex Denni, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Nunuk Suryani menjelaskan, “Kami ingin mengajukan usulan agar masa kontrak kerja PPPK dapat diperpanjang secara otomatis hingga batas usia pensiun guru, yaitu 60 tahun, selama masih diperlukan oleh instansi terkait, dan dengan harapan agar tidak terjadi konflik hukum dalam pelaksanaannya.”
Lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam proses rekrutmen guru berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengusulkan agar masa perjanjian kontrak PPPK Guru diperpanjang hingga mencapai Batas Usia Pensiun yang ditetapkan.
Nunuk Suryani juga menyampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) memberikan respon positif terhadap usulan tersebut, dan dia berharap agar usulan ini dapat terealisasi dengan sukses. Hal ini ia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya dengan ucapan, “Alhamdulillah, KemenpanRB menerima baik usulan ini. Semoga harapan kami dapat terwujud, Bapak dan Ibu Guru.”
Baca Juga:
Memahami Perdebatan Seputar Perpanjangan Masa Kontrak Kerja
Penting untuk memahami bahwa perdebatan seputar perpanjangan masa kontrak kerja bagi guru berstatus PPPK adalah hal yang sangat relevan dan memiliki dampak yang signifikan dalam sektor pendidikan di Indonesia. Pandangan dan usulan yang diajukan oleh Nunuk Suryani mencerminkan perhatian mendalam terhadap keberlanjutan dan stabilitas tenaga pendidik di negara ini.
Dalam konteks ini, tindakan untuk mencegah terjadinya sistem rekrutmen PPPK guru yang berulang adalah upaya proaktif dan berkelanjutan yang sejalan dengan kepentingan pendidikan nasional. Dengan memberikan perlindungan hingga usia pensiun guru, yaitu 60 tahun, kepada mereka yang bekerja sebagai PPPK, diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dan kecemasan yang mungkin muncul dalam karier pendidikan mereka.
Ini juga dapat membantu mendorong kualitas pengajaran, karena guru yang memiliki stabilitas dalam pekerjaan cenderung lebih fokus pada pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, kontribusi positif Kemendikbudristek dan KemenpanRB dalam mendukung usulan ini juga mencerminkan kerjasama antarinstansi yang erat untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar.
Baca Juga:
Hal ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sektor pendidikan serta memastikan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Sejatinya, diskusi seputar perpanjangan masa kontrak kerja PPPK guru adalah sebuah langkah maju yang mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia.
Semoga dengan tindakan konkret yang akan diambil, guru-guru PPPK dapat terus berkontribusi secara maksimal dalam memajukan sistem pendidikan negara ini, dan para pelajar dapat merasakan manfaat dari guru-guru yang memiliki stabilitas karier dan dedikasi tinggi dalam mengajar.Kabar baik ini akan memberikan kegembiraan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama para guru.
Alasannya adalah bahwa pemerintah sedang mengupayakan perubahan dalam peraturan PPPK Guru. Dalam perencanaan yang sedang berlangsung, para guru PPPK akan mendapatkan kontrak kerja yang berlaku hingga mencapai usia pensiun mereka, yaitu hingga usia 60 tahun.
Baca Juga:
Informasi mengenai rencana ini diperoleh melalui pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang disampaikan oleh Nunuk Suryani.
artikel Terkait
