Kisi-kisi Materi Soal SKB CPNS 2023 untuk Semua Jabatan

Kotakuid – Kisi-kisi materi soal SKB CPNS 2023 untuk semua jabatan bisa Anda simak di pembahasan dibawah ini.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) diketahui telah memberikan kisi-kisi soal materi seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2023 dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

Hal ini tertuang di dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3187/M.SM.01.00/2023 pada tanggal 22 November 2023 lalu.

Diketahui, bagi para peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi kompetensi dasar (SKD) wajib melaksanakan SKB CPNS 2023 sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh masing-masing instansi.

SKB ini bertujuan untuk menilai seberapa kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh para pelamar dengan standar kompetensi bidang yang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

“Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian Materi Pokok Soal SKB agar para peserta seleksi CPNS TA. 2023 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin,” isi surat Kemenpan RB.

Berikut ini adalah kisi-kisi materi soal SKB CPNS 2023 di berbagai jabatan.

1. Analis Legislatif Ahli Pertama

Materi Kompetensi Umum: Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan

Materi Kompetensi Khusus:

1. UU MD3
2. Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022
4. Konsep dasar, teknik dan metode analisis
5. Konsep analisis deskriptif
6. Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif
7. Konsep dan teknik pemaparan hasil analisis

2. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama

Materi Kemampuan Umum: Penyelenggaraan Negara, Kelembagaan DPR dan DPD dan Manajemen ASN.

Materi Kemampuan Khusus: Sistem Pendukung (Supporting system) DPR dan DPD, JF Analis Pemantauan dan Pengkajian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.

3. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama

Materi Kemampuan Umum: Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Materi Kompetensi Khusus: Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat dan Fasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

4. Analis Perkara Peradilan

Materi Kemampuan Umum:

• UU 26/2000 (Pengadilan HAM)
• UU 11/2012 (Pengadilan Anak)
• UU 14/2002 (Pengadilan Pajak)
• UU 3/2006 (Mahkamah Syar’iyah)
• Pasal 24 UUD 1945
• UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
• UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
• UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum)
• UU 7/1989 jo. UU 3/2006 (Peradilan Agama)
• UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009
• UU 30/2014 (Peradilan TUN) 8 UU 31/1997 (Peradilan Militer)
• UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor) 10 UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial)
• UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan)
• UU 37/2004 (Pengadilan Niaga)

Materi Kemampuan Khusus:

• KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik
• Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana dan perdata
• Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
• Sistem pembuktian dalam perkara pidana
• Sistem pembuktian dalam perkara perdata
• Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
• Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)
• Bantuan hukum (Posbakum)
• Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)
• Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)
• Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)
• Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga
• Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)
• Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
• Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)

Untuk kisi-kisi materi soal SKB CPNS 2023 jabatan yang lainnya bisa Anda iunduh di sini.