Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah menjadi solusi bagi kebutuhan tenaga profesional di sektor pemerintahan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya. Menariknya, belakangan ini muncul fenomena bahwa gaji PPPK paruh waktu di beberapa wilayah justru lebih tinggi dibanding daerah lain, meski jabatan dan tanggung jawabnya serupa.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat: mengapa perbedaan ini bisa terjadi? Dan wilayah mana saja yang memberikan insentif lebih tinggi kepada PPPK, khususnya yang bekerja secara paruh waktu?
Gaji PPPK Ditentukan Berdasarkan Banyak Faktor
Secara umum, gaji PPPK telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu dalam menyusun besaran tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
Hal inilah yang menyebabkan adanya disparitas gaji antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Untuk PPPK paruh waktu, yang bekerja tidak secara penuh dalam sepekan atau dalam jam kerja tertentu, perhitungan insentif bisa lebih fleksibel, terutama jika dilihat dari sisi kebutuhan instansi dan beban kerja yang diberikan.
Wilayah-Wilayah dengan Gaji PPPK Paruh Waktu Lebih Tinggi
Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah dokumen anggaran dan laporan daerah, terdapat beberapa wilayah yang tercatat memberikan insentif PPPK paruh waktu lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Berikut di antaranya:
1. DKI Jakarta
Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta memiliki APBD yang sangat besar, memungkinkan alokasi anggaran yang lebih leluasa untuk penggajian ASN dan PPPK. Beberapa tenaga PPPK paruh waktu, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, mendapatkan tambahan penghasilan daerah (TPP) yang nilainya bisa melampaui standar gaji pokok nasional.
Selain itu, tunjangan transportasi dan risiko kerja juga menjadi pertimbangan tambahan dalam struktur gaji di Jakarta. Hal ini wajar, mengingat biaya hidup di ibu kota juga jauh lebih tinggi.
2. Kota Surabaya
Kota terbesar kedua di Indonesia ini juga masuk daftar wilayah dengan gaji PPPK paruh waktu yang cukup kompetitif. Pemerintah Kota Surabaya memberikan tunjangan kinerja yang cukup besar, bahkan untuk tenaga paruh waktu, terutama di bidang teknis dan kesehatan.
Kebijakan ini dinilai strategis untuk menjaga kualitas layanan publik tanpa harus selalu bergantung pada ASN penuh waktu.
3. Kota Balikpapan
Sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Balikpapan tengah mengalami peningkatan permintaan tenaga profesional. Pemerintah setempat memberikan insentif tambahan untuk menarik tenaga kerja PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Gaji PPPK paruh waktu di kota ini bisa lebih tinggi dari daerah lain di Kalimantan, berkat APBD yang meningkat dari sektor energi dan investasi pembangunan IKN.
4. Kabupaten Mimika, Papua Tengah
Meski bukan daerah metropolitan, Kabupaten Mimika mencatatkan salah satu insentif PPPK paruh waktu tertinggi. Hal ini disebabkan karena wilayah ini adalah pusat tambang Freeport Indonesia, sehingga kemampuan fiskal daerah termasuk tinggi.
Selain gaji pokok, tenaga PPPK di Mimika juga mendapatkan tunjangan daerah terpencil dan tunjangan risiko yang signifikan, menjadikannya lebih unggul dibanding wilayah lain.
5. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
Wilayah ini juga masuk radar karena memiliki APBD besar yang berasal dari sektor pertambangan dan perkebunan. Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap tenaga PPPK, termasuk yang paruh waktu, dengan tambahan penghasilan yang sangat bersaing.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dorongan terhadap kualitas pelayanan publik, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah pedalaman.
Faktor Penentu Perbedaan Gaji PPPK Paruh Waktu
Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi besaran gaji PPPK paruh waktu antarwilayah:
1. Kemampuan Fiskal Daerah
Wilayah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tinggi cenderung mampu memberikan tambahan insentif lebih besar. Ini menjadikan PPPK, bahkan yang bekerja secara paruh waktu, tetap mendapatkan penghasilan yang menarik.
2. Kebijakan Pemerintah Daerah
Setiap daerah memiliki kebijakan strategis yang berbeda terkait rekrutmen dan penggajian PPPK. Ada daerah yang melihat PPPK paruh waktu sebagai solusi jangka panjang, sehingga bersedia memberikan gaji dan tunjangan lebih baik.
3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Daerah dengan kebutuhan tenaga kerja mendesak—misalnya karena pembangunan besar-besaran atau kekurangan SDM profesional—cenderung menaikkan tawaran gaji untuk menarik minat para pelamar PPPK.
4. Letak Geografis dan Risiko Kerja
Wilayah yang memiliki tantangan geografis, seperti terpencil, rawan bencana, atau minim akses transportasi, biasanya memberikan kompensasi risiko yang menambah nominal gaji secara signifikan.
Penutup
Perbedaan gaji PPPK paruh waktu antarwilayah mencerminkan dinamika fiskal dan strategi pembangunan daerah masing-masing. Beberapa wilayah seperti Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Mimika, hingga Kutai Kartanegara, berhasil memberikan insentif lebih besar karena kemampuan anggaran dan kebutuhan lokal yang tinggi.
Bagi masyarakat yang berminat menjadi PPPK, memahami kondisi regional dapat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi kerja. Di sisi lain, pemerintah pusat diharapkan tetap memantau dan mengevaluasi agar sistem PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, bisa berjalan adil, efisien, dan berkelanjutan.
