Kotaku
Home Lainnya Pemda Dianggap Jadi Penghambat Perekrutan Guru PPPK, Mengapa?

Pemda Dianggap Jadi Penghambat Perekrutan Guru PPPK, Mengapa?

Kotaku.id Pemda Dianggap Jadi Penghambat Perekrutan Guru PPPK, Mengapa? – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sedang giat bekerja untuk mencapai target memiliki 1 juta guru di Indonesia. Namun, sampai sekarang, target tersebut belum terlampaui karena Pemerintah Daerah dinilai belum sepenuhnya memanfaatkan kesempatan dalam mengusulkan posisi guru untuk Perekrutan Guru PPPK.

Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Kemendikbudristek, mengungkapkan bahwa hampir mencapai target perekrutan 1 juta guru. Diperkirakan bahwa lebih dari 400 ribu guru akan diangkat sebagai PPPK pada tahun 2024. Informasi tersebut disampaikan Nunuk melalui siaran langsung di akun Instagramnya, @nunuksuryani, pada Rabu, 20 Maret 2024.

Nunuk menyatakan, “Jika kesempatan perekrutan ini dimanfaatkan secara optimal, maka jumlah guru yang menjadi PPPK bisa mencapai 1,2 juta.” Oleh karena itu, ia mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah agar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, terutama dalam mengusulkan posisi guru untuk PPPK tahun ini. Nunuk menekankan kembali kepada pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memanfaatkan kesempatan tersebut, untuk lebih memaksimalkan usulannya.

Alasan Pemda Dianggap Jadi Penghambat Perekrutan Guru PPPK

Alasan Pemda Dianggap Jadi Penghambat Perekrutan Guru PPPK

Menurut Nunuk, tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kekurangan guru di Indonesia telah mencapai titik yang sulit untuk diatasi. Hal ini menjadi semakin jelas mengingat telah dilakukan seleksi sebanyak tiga kali namun masalah inti tetap bertahan, yaitu terbatasnya usulan formasi yang belum optimal.

Nunuk menyatakan bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri masih belum mencapai hasil yang diharapkan meskipun telah dilakukan tiga kali seleksi, dengan kendala utama yaitu keterbatasan usulan formasi yang belum optimal.

Alasan Utama Pemda Enggan Memaksimalkan PPPK

Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2021. Hingga awal 2023, hampir 300 ribu guru telah lulus PPPK dari pemerintah daerah. Namun, masih ada hampir 200 ribu guru yang pada kenyataannya tidak mendapatkan formasi.

Mandeknya proses seleksi tersebut telah menyebabkan kekurangan guru ASN di Indonesia terutama di sekolah negeri. Menurut catatan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (P2G) Indonesia, kebutuhan guru mencapai 1,2 juta namun hingga Januari 2023, jumlah guru ASN tidak mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya membuka rekrutmen PPPK dalam jumlah besar pada tahun ini.

Salah satu alasan utama yang membuat Pemerintah Daerah (Pemda) enggan memaksimalkan usulan formasi adalah karena khawatir tidak mampu membayar gaji guru yang diangkat menjadi ASN. Hal ini mendorong pemerintah pusat untuk menyediakan anggaran gaji dan tunjangan PPPK secara langsung melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Meskipun begitu, Pemda tetap harus mengalokasikan anggaran tersebut dan mengirimkannya kepada pemerintah pusat. Hingga Maret 2023, lebih dari 500 ribu guru honorer telah berhasil berubah status menjadi PPPK.

Namun, hingga Mei 2023, baru sekitar 46% dari total kebutuhan guru di tahun 2023 yang terpenuhi. Pada Agustus 2023, pemerintah telah merekrut sekitar 544 ribu guru. Pada bulan September 2023, Kemendikbudristek kembali membuka rekrutmen PPPK dan saat itu, Pemda hanya mengusulkan 305.115 formasi.

Hingga akhir tahun 2023, terdapat 560 ribu guru yang lulus seleksi. Jika usulan pemerintah sebanyak 200-300 ribu formasi dapat terpenuhi, maka kemungkinan target untuk memenuhi 1 juta guru pada tahun ini dapat tercapai.

Permasalahan

Beberapa faktor yang menjadi penyebab dianggapnya Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai penghambat dalam perekrutan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) antara lain sebagai berikut:

1.      Keterbatasan Anggaran

Pemda terbatas dalam hal anggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan bagi guru PPPK. Kendala ini muncul karena gaji dan tunjangan untuk guru PPPK harus diambil dari anggaran daerah.

2.      Kurangnya Pemahaman

Kurangnya pemahaman dari pihak Pemda terhadap regulasi dan proses perekrutan guru PPPK. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi Pemda untuk melaksanakan perekrutan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.      Ketidakjelasan Formasi

Ketidakjelasan mengenai posisi atau formasi yang tersedia bagi guru PPPK di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan banyak guru yang tidak dapat mendaftar karena tidak adanya formasi yang sesuai dengan kualifikasi mereka.

4.      Proses Seleksi yang Rumit

Proses seleksi guru PPPK dianggap rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini membuat banyak guru menjadi enggan untuk mengikuti proses seleksi tersebut.

5.      Prioritas Lain

Pemda memiliki prioritas lain dalam menggunakan anggaran daerah, seperti pembangunan infrastruktur dan program-program lainnya. Kondisi ini membuat perekrutan guru PPPK tidak menjadi prioritas utama bagi Pemda.

Demikianlah informasi mengenai polemik terkait target 1 juta guru ASN di Indonesia. Semoga pada tahun ini, lebih banyak guru yang dapat diangkat menjadi PPPK, sehingga harapan mereka untuk menjadi guru ASN dapat segera terwujud.

Comment
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad