CPNS 2024: Pemetaan Jabatan Instansi Pemerintah Masih Berjalan, Ini Kata BKN

Kotaku.id – CPNS 2024: Pemetaan Jabatan Instansi Pemerintah Masih Berjalan, Ini Kata BKN – Pengajuan jumlah formasi untuk perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan CPNS 2024 telah selesai pada tanggal 31 Januari 2024. Saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menunggu pengajuan peta jabatan dan informasi jabatan dari instansi pusat dan daerah melalui Sistem Informasi ASN (SIASN). Hingga batas waktu 31 Januari, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa mereka sedang melakukan validasi terhadap kebutuhan Calon ASN (CASN) yang telah diajukan oleh instansi pusat dan daerah melalui formulir elektronik.

Pemerintah telah mengumumkan proyeksi kebutuhan Calon ASN (CASN) tahun 2024 secara nasional, mencapai jumlah 2.302.543 orang. Kebutuhan ini mencakup 690.822 formasi untuk CPNS, 1.605.694 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 6.027 usulan dari sekolah kedinasan.

CPNS 2024: Pemetaan Jabatan Instansi Pemerintah Masih Berjalan, Ini Kata BKN

Kebijakan rekrutmen ASN untuk tahun 2024 memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam bidang pelayanan dasar, khususnya dalam hal tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, sambil juga menitikberatkan pada penyelesaian masalah terkait tenaga kerja non-ASN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, kebijakan rekrutmen CASN tahun ini memberikan kesempatan bagi para lulusan baru untuk bergabung, dengan harapan bahwa kehadiran mereka dapat mengurangi dampak transformasi digital terhadap posisi-posisi tertentu, serta mengutamakan individu dengan keahlian di bidang digital. Dengan merekrut talenta digital ini, diharapkan birokrasi dan layanan publik dapat beroperasi dengan lebih efisien.

Untuk memastikan kelancaran proses ini, instansi pusat dan daerah diminta untuk segera mengirimkan usulan peta jabatan dan informasi jabatan paling lambat tanggal 16 Februari 2024. Anas menjelaskan bahwa pengiriman usulan tersebut melalui layanan SIASN Perencanaan Kebutuhan ASN bertujuan untuk memahami kebutuhan organisasi akan jumlah dan jenis jabatan yang sesuai dengan prioritasnya. Data ini berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja di setiap organisasi, serta mencakup kualifikasi pendidikan dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk jabatan tertentu.

Anas menegaskan bahwa usulan peta jabatan dan informasi jabatan yang diterima melalui SIASN Layanan Perencanaan akan diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna digunakan sebagai dasar dalam merinci formasi ASN yang akan direkrut.

Usulan Rekrutmen CPNS 2024 via SIASN Paling Lambat Tanggal 16 Februari

Pada hari Minggu tanggal 8 Februari, ratusan individu berpartisipasi dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diadakan di daerah Gambir, Jakarta. Tujuan dari pendaftaran ujian CPNS 2024 ini adalah untuk mengisi berbagai posisi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan kesempatan perpanjangan kepada semua instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengajukan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses rekrutmen CPNS tahun 2024. Batas waktu pengajuan usulan tersebut adalah tanggal 16 Februari 2024.

Baca Juga:

Yuk Spill Gaji PPPK Paruh Waktu Wilayah Jawa Tengah, Berapa Besarannya?

Nanang Subandi, yang menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, menjelaskan bahwa pengumuman perpanjangan waktu ini telah disampaikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui surat resmi BKN Nomor 967/B-BP.01.01/SD/D/2024 pada tanggal 07 Februari 2024.

Sejak diluncurkannya penyederhanaan layanan manajemen ASN pada tahun 2022, BKN telah mengadopsi layanan digital untuk proses pengajuan dan verifikasi kebutuhan ASN melalui sistem informasi ASN (SIASN). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis jabatan yang diperlukan oleh organisasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

“Dengan digitalisasi layanan ini, kami bertujuan untuk menyelaraskan proses perencanaan kebutuhan pegawai ASN antara BKN dan semua instansi pemerintah,” kata Nanang pada hari Senin. Lebih lanjut, Nanang menjelaskan bahwa usulan peta jabatan dan informasi jabatan yang diajukan melalui SIASN akan melewati tahap verifikasi dan validasi oleh BKN sebagai panduan dalam merinci formasi pada rekrutmen ASN tahun anggaran 2024.

Karena itu, Nanang mengingatkan PPK dari instansi pusat dan daerah yang belum mengajukan usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui SIASN agar memanfaatkan kesempatan perpanjangan waktu ini sebaik mungkin dan mengajukannya paling lambat pada hari Jumat, 16 Februari 2024.

Bimbingan Teknis

Plt Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Aba Subagja, menyampaikan bahwa pada awal tahun 2024, Kementerian PANRB telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan bimbingan teknis untuk mendukung optimalisasi usulan formasi dalam rencana penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 kepada instansi-instansi pusat dan daerah. Selain itu, Kementerian PANRB juga telah mengadakan kegiatan sosialisasi terkait jabatan pelaksana ASN di berbagai Instansi Pemerintah.

Menurut Aba, pentingnya bimbingan teknis ini terkait dengan pembukaan Calon ASN (CASN) 2024 yang mencakup jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Hal ini bertujuan agar instansi pemerintah mendapatkan informasi yang komprehensif sehingga mereka dapat mengoptimalkan usulan formasi di masing-masing Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D).

Aba menjelaskan bahwa untuk mencapai optimalisasi pengisian formasi tersebut, diperlukan pemetaan yang baik terhadap kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di setiap Kementerian, Lembaga, dan Daerah. Selain itu, kualifikasi pendidikan dan jabatan pada setiap unit kerja juga harus diperhatikan dan dipetakan dengan baik.

Aba juga menekankan pentingnya pemetaan tenaga kerja non-ASN sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing instansi pemerintah. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengisian formasi ASN dapat dilakukan secara lebih optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari setiap unit kerja di lingkungan instansi pemerintah.

Baca Juga:

Bisakah SK PPPK Paruh Waktu Dipakai Hutang di Bank? Berikut Jawabannya

Dalam kesimpulannya, langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di awal tahun 2024 untuk mendukung optimalisasi usulan formasi ASN 2024 telah dijelaskan dengan jelas oleh Plt Deputi Bidang SDM Aparatur, Aba Subagja.

Melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilakukan, diharapkan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dapat memahami dengan baik proses pengadaan ASN. Serta dapat mengoptimalkan usulan formasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan di masing-masing unit kerja. Dengan demikian, pengisian formasi ASN dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif, sesuai dengan visi reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh pemerintah.