Dampak Dari Adanya PPPK Di Sekolah Negeri, Banyak Guru Honorer Yang Kini Harus Mencari Sekolah Baru

- Penulis

Rabu, 21 Agustus 2024 - 17:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Untung, seorang guru difabel, mengoperasikan laptop dengan kaki kanannya saat mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum Batang-batang, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu (19/10/2022). Saat ini jumlah tenaga kerja aktif yang terdaftar di BPJAMSOSTEK mencapai 35 juta pekerja, sedangkan target untuk tahun 2026 BPJAMSOSTEK bisa memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 70 juta pekerja.

Untung, seorang guru difabel, mengoperasikan laptop dengan kaki kanannya saat mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum Batang-batang, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu (19/10/2022). Saat ini jumlah tenaga kerja aktif yang terdaftar di BPJAMSOSTEK mencapai 35 juta pekerja, sedangkan target untuk tahun 2026 BPJAMSOSTEK bisa memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 70 juta pekerja.

Kotaku – Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sekolah negeri telah membawa perubahan signifikan dalam struktur dan pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Langkah ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengangkat tenaga pendidik yang lebih kompeten dan memiliki kestabilan kerja, ternyata juga membawa dampak yang kurang mengenakkan bagi sejumlah guru honorer. Banyak dari mereka kini harus menghadapi kenyataan pahit mencari sekolah baru untuk melanjutkan profesinya sebagai pendidik.

Memahami Kebijakan PPPK

PPPK adalah skema pengangkatan yang dirancang untuk mengisi jabatan-jabatan di instansi pemerintah, termasuk sekolah-sekolah negeri, yang sebelumnya diisi oleh tenaga honorer. Skema ini menawarkan beberapa keuntungan seperti gaji yang lebih stabil, tunjangan, dan jaminan sosial yang lebih baik dibandingkan status honorer. Pemerintah mengharapkan kebijakan ini dapat menarik individu yang berkualifikasi tinggi untuk mengisi pos-pos penting dalam sistem pendidikan negara.

Dampak pada Guru Honorer

Meski tujuannya mulia, transisi ke sistem PPPK ini tidak berjalan mulus untuk semua pihak. Banyak guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun merasa terancam kehilangan pekerjaan mereka. Ini disebabkan oleh sistem seleksi PPPK yang ketat dan persaingan yang tinggi, serta kriteria kualifikasi yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh semua guru honorer.

Guru-guru honorer ini seringkali mendapati diri mereka dalam situasi yang dilematis. Di satu sisi, mereka memiliki pengalaman mengajar yang luas, namun di sisi lain, mereka mungkin kurang dalam kualifikasi akademis atau sertifikasi yang dibutuhkan untuk lolos dalam seleksi PPPK. Akibatnya, mereka harus mencari sekolah baru yang masih membutuhkan jasa mereka, seringkali dengan gaji yang lebih rendah atau kondisi kerja yang kurang menguntungkan.

Menyikapi Tantangan

Bagi para guru honorer, mencari sekolah baru bukanlah tugas yang mudah. Beban emosional dari kehilangan pekerjaan yang telah lama digeluti ditambah dengan tekanan ekonomi menjadikan situasi ini sangat stres. Namun, banyak juga yang memandang ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri lebih jauh, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan profesional.

Langkah-Langkah Strategis untuk Guru Honorer

  1. Peningkatan Kualifikasi: Ini adalah waktu yang tepat untuk guru honorer untuk meningkatkan kualifikasi mereka, baik itu melalui studi formal, pelatihan kependidikan, atau sertifikasi profesional.
  2. Jaringan Profesional: Membangun dan memanfaatkan jaringan profesional dapat membantu mencari peluang kerja baru. Banyak guru telah berhasil menemukan posisi baru melalui rekomendasi dari rekan kerja atau melalui asosiasi guru.
  3. Fleksibilitas dan Mobilitas: Membuka diri terhadap kesempatan di luar daerah asal atau bahkan di sekolah swasta dapat membuka lebih banyak peluang kerja.

Harapan ke Depan

Meskipun banyak guru honorer yang kini berada dalam ketidakpastian, kebijakan PPPK ini diharapkan dapat membawa perbaikan dalam jangka panjang terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa transisi ini tidak mengorbankan mereka yang telah mengabdikan diri mereka untuk mendidik generasi penerus bangsa.

Kesimpulan

Kebijakan PPPK, meskipun bertujuan untuk perbaikan, telah membawa dampak yang mendalam bagi guru honorer. Dengan menyesuaikan diri dan memanfaatkan sumber daya yang ada, guru honorer bisa menavigasi perubahan ini. Masa depan pendidikan di Indonesia bergantung pada bagaimana setiap individu dalam sistem tersebut dapat beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan baru.

Berita Terkait

SP.datadik 101: Tutorial Akses Data Sekolah & Guru
Ngitung Nilai Rata-Rata Itu Gampang, Asal Tahu Caranya
Catatan Hangat Wali Kelas yang Menyentuh Hati dan Bikin Semangat Bangkit Lagi
Gambaran Umum Pelaksanaan Program Pemantauan Kualitas Data Dapodik 2025 di Satuan Pendidikan
3 Contoh Nyata Kegiatan Kompetensi Penguasaan Bahan Kajian Akademis Guru
Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru 2025: Kabar Baik untuk Tenaga Pendidik, Ini Jadwal dan Syaratnya
Bu Guru Tuban Viral: Sosok Inspiratif di Balik Sorotan Media
Dasar Hukum Pengadaan PPPK Guru Instansi Daerah: Regulasi & Implementasi Profesionalisme Pendidikan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Januari 2026 - 17:33 WIB

SP.datadik 101: Tutorial Akses Data Sekolah & Guru

Selasa, 16 Desember 2025 - 18:34 WIB

Ngitung Nilai Rata-Rata Itu Gampang, Asal Tahu Caranya

Kamis, 11 Desember 2025 - 17:32 WIB

Catatan Hangat Wali Kelas yang Menyentuh Hati dan Bikin Semangat Bangkit Lagi

Kamis, 20 November 2025 - 12:52 WIB

Gambaran Umum Pelaksanaan Program Pemantauan Kualitas Data Dapodik 2025 di Satuan Pendidikan

Kamis, 23 Oktober 2025 - 23:34 WIB

3 Contoh Nyata Kegiatan Kompetensi Penguasaan Bahan Kajian Akademis Guru

Berita Terbaru