Efek Dari PPPK, Banyak Guru Honorer Sekolah negeri Yang Kini Kekurangan Jam Mengajar

Kotaku – Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini dirancang untuk mengubah status para guru honorer menjadi lebih stabil melalui skema perjanjian kerja yang jelas. Namun, di balik niat baik tersebut, ternyata terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh banyak guru honorer, salah satunya adalah kekurangan jam mengajar. Artikel ini akan menggali lebih dalam mengenai efek dari kebijakan PPPK terhadap guru honorer di sekolah negeri, khususnya terkait dengan pengurangan kesempatan mengajar mereka.

Pengantar ke PPPK

Pengadaan PPPK adalah upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah negeri. Sebelum adanya PPPK, banyak guru honorer bekerja tanpa memiliki kejelasan status dan kesejahteraan yang memadai. Melalui PPPK, mereka berkesempatan untuk mendapatkan hak-hak sebagai pegawai pemerintah, termasuk jaminan sosial dan kenaikan gaji yang lebih layak.

Dampak Kebijakan pada Guru Honorer

Ketika kebijakan PPPK diimplementasikan, terjadi perubahan besar dalam distribusi jam mengajar di sekolah-sekolah negeri. Guru-guru yang resmi menjadi pegawai PPPK mendapatkan prioritas dalam penugasan mengajar sesuai dengan bidang keahlian mereka. Konsekuensinya, banyak guru honorer yang belum berstatus PPPK merasakan penurunan jumlah jam mengajar.

Baca Juga:

Menjadi Kepala Sekolah Kini Semakin Susah, Nadiem Bakal siapkan Aturan Baru Yang Tidak Hanya Wajib Menjadi Guru Penggerak

Penurunan ini tidak hanya berdampak pada penghasilan mereka, tetapi juga pada kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesionalisme. Ironisnya, banyak dari guru honorer ini memiliki pengalaman mengajar yang panjang dan kompetensi yang tinggi dalam bidangnya. Namun, karena keterbatasan status, mereka kini harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti rekan-rekan mereka yang telah menjadi PPPK.

Persaingan yang Meningkat

Salah satu dampak yang paling terasa dari kebijakan PPPK adalah meningkatnya persaingan di antara guru-guru di sekolah negeri. Guru-guru PPPK yang baru sering kali mendapat prioritas dalam pengalokasian jam mengajar, sementara guru honorer yang belum berstatus PPPK merasa dikesampingkan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan kadang-kadang konflik internal di lingkungan sekolah.

Kualitas Pendidikan dan Stabilitas Mengajar

Kurangnya jam mengajar untuk beberapa guru honorer berpotensi menurunkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Guru-guru yang berpengalaman dan memiliki metode pengajaran yang efektif terpaksa mengurangi intensitas interaksi mereka dengan siswa, yang pada akhirnya bisa berdampak pada hasil belajar siswa secara keseluruhan.

Baca Juga:

Tahun 2025 Nadiem akan Fokus Tambahkan Anggaran Pendidikan Hingga 26 triliyun, Akan di Fokuskan ke Kesejahteraan Guru

Selain itu, ketidakstabilan dalam penugasan mengajar membuat beberapa guru merasa tidak aman dalam pekerjaannya. Ini seringkali berujung pada penurunan motivasi mengajar di kalangan guru honorer, yang secara tidak langsung mengurangi efektivitas proses pembelajaran di kelas.

Upaya Mencari Solusi

Menghadapi situasi ini, banyak guru honorer yang mulai mencari solusi alternatif untuk meningkatkan jam mengajar mereka. Beberapa di antaranya bahkan memutuskan untuk mengikuti program sertifikasi tambahan atau pendidikan lanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Di sisi lain, beberapa guru mencoba untuk lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler atau program sekolah lainnya untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dalam sistem pendidikan sekolah.

Kesimpulan

Kebijakan PPPK, meskipun hadir dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan guru, ternyata memiliki efek samping yang cukup signifikan bagi banyak guru honorer di sekolah negeri. Kekurangan jam mengajar menjadi salah satu masalah utama yang kini dihadapi. Penting bagi pemerintah dan pihak sekolah untuk melihat dampak ini dan mencari cara untuk mengatasinya, agar semua guru, baik PPPK maupun honorer, dapat bekerja dalam kondisi yang adil dan memadai. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adil, diharapkan semua guru dapat berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Baca Juga:

4 Kriteria Tenaga Honorer Ini Resmi Akan diangkat Menjadi PPPK, Kategori Lain Mohon Bersabar Dulu