Begini Nasib Tenaga Honorer Dari Sekolah Swasta, Akan kah masuk ke Database BKN dan di Angkat PPPK tahun ini ?

Kotaku – Tenaga honorer di sekolah swasta selalu menjadi perbincangan yang hangat setiap tahun. Banyak dari mereka yang bekerja tanpa jaminan kepastian karier dan kesejahteraan yang memadai. Dengan pengabdian dan dedikasi tinggi, mereka sering kali menjadi tulang punggung pendidikan di berbagai daerah. Namun, nasib mereka sering kali terabaikan, terutama dalam hal pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahun ini, muncul pertanyaan besar di kalangan tenaga honorer: Apakah mereka akan masuk ke database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan diangkat menjadi PPPK?

Latar Belakang Tenaga Honorer di Sekolah Swasta

Tenaga honorer di sekolah swasta memiliki peran yang tak kalah penting dibandingkan dengan rekan mereka di sekolah negeri. Mereka mengajar, mengelola administrasi, dan bahkan mengisi kekosongan yang sering kali terjadi karena keterbatasan tenaga pengajar tetap. Namun, pengakuan atas jasa mereka sering kali minim, baik dari segi gaji, tunjangan, maupun jaminan karier.

Banyak tenaga honorer di sekolah swasta yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Gaji yang mereka terima sering kali jauh dari layak, dan tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Hal ini berbeda dengan tenaga honorer di sekolah negeri yang memiliki peluang lebih besar untuk diangkat menjadi PPPK atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kebijakan Pemerintah Terhadap Tenaga Honorer

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengakomodasi tenaga honorer, terutama di instansi pemerintah dan sekolah negeri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK. PPPK adalah status kepegawaian yang memberikan jaminan karier dan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan status honorer.

Namun, kebijakan ini sering kali tidak menjangkau tenaga honorer di sekolah swasta. Mereka sering kali merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam database BKN dan diangkat menjadi PPPK. Padahal, mereka juga bekerja keras dan berkontribusi besar dalam dunia pendidikan.

Proses Masuk ke Database BKN

Masuk ke database BKN adalah langkah pertama yang harus dilakukan tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi PPPK. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, verifikasi data, hingga seleksi administrasi. Setelah lolos dari tahap-tahap ini, barulah tenaga honorer bisa mengikuti seleksi PPPK.

Namun, bagi tenaga honorer di sekolah swasta, proses ini tidaklah mudah. Mereka sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi administrasi maupun dukungan dari pihak sekolah. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai prosedur ini, sehingga kesulitan untuk mendaftar dan masuk ke database BKN.

Harapan dan Tantangan

Harapan untuk bisa diangkat menjadi PPPK tentu sangat besar di kalangan tenaga honorer sekolah swasta. Mereka menginginkan pengakuan atas dedikasi dan kerja keras yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Dengan menjadi PPPK, mereka berharap bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dan jaminan karier yang lebih pasti.

Baca Juga:

MPLS 2025: Berikut Arti Buah Minion, Pocong Merah, dan Nasi Michael Jackson

Namun, tantangan yang mereka hadapi juga tidak sedikit. Selain kendala administrasi, mereka juga harus bersaing dengan ribuan tenaga honorer lainnya yang juga memiliki impian yang sama. Selain itu, kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan tenaga honorer di instansi pemerintah dan sekolah negeri juga menjadi hambatan tersendiri.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dari pemerintah. Berikut beberapa solusi dan rekomendasi yang bisa dipertimbangkan:

1. Sosialisasi yang Lebih Intensif: Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai proses masuk ke database BKN dan seleksi PPPK. Hal ini penting agar tenaga honorer di sekolah swasta mendapatkan informasi yang cukup dan bisa mengikuti prosedur dengan baik.
2. Dukungan dari Pihak Sekolah: Pihak sekolah swasta juga perlu memberikan dukungan yang maksimal kepada tenaga honorer mereka. Dukungan ini bisa berupa bantuan administrasi, pelatihan, dan informasi mengenai kebijakan pemerintah.
3. Kebijakan yang Inklusif: Pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif. Tenaga honorer di sekolah swasta juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk masuk ke database BKN dan diangkat menjadi PPPK.
4. Pendampingan dan Pelatihan: Tenaga honorer perlu mendapatkan pendampingan dan pelatihan yang memadai agar bisa bersaing dalam seleksi PPPK. Pelatihan ini bisa meliputi pengembangan kompetensi, penguasaan teknologi, dan peningkatan kemampuan mengajar.

Penutup

Nasib tenaga honorer di sekolah swasta memang masih penuh dengan ketidakpastian. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang maksimal, mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan kesejahteraan yang lebih baik. Masuk ke database BKN dan diangkat menjadi PPPK adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mewujudkan impian tersebut.