Kemendikbud Ungkap Tahun 2024 Indonesia Kekurangan Guru Sebesar 1.312.759, Ini Penjelasannya

Kotakui.d – Pembahasan dibawah ini akan menjelaskan tentang Kemendikbud ungkap di tahun 2024 Indonesia kekurangan guru sebesar 1.312.759. Berikut ini adalah penjelasannya.

Untuk bisa mencetak SDM unggul, peran guru adalah sebagai ujung tombaknya. Penyediaan guru yang profesional dan kompeten melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi kewajiban Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni lewat Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan guru profesional dan kompeten di tahun mendatang, Kemendikbudristek diketahui menyediakan program PPG Prajabatan dan program PPG Dalam Jabatan (Daljab).

Berfokus pada data Kemendikbudristek, guru pensiun di tahun 2022 terhitung mencapai 77.124 (kekurangan 1.167.802). Kemudian, pada 2023 guru yang pensiun sebanyak 75.195 (kekurangan 1.242.997). Bahkan Kemudian, di tahun 2024 guru yang akan memasuki masa pensiun diketahui mencapai 69.762 (nantinya akan kekurangan 1.312.759).

Alumni PPG Prajabat 2006-2018 Belum Cukup Gantikan Jumlah Guru yang Pensiun

Disebutkan jika lulusan PPG Prajabatan 2006-2018 yakni mencapai 27.935. Kemudian ditambah dengan peserta PPG Prajabatan tahun 2019 sampai 2021 yaitu sebanyak 2.963 orang. Angka ini masih belum memenuhi untuk menggantikan jumlah guru yang telah pensiun di tahun 2022 lalu. Yakni mencapai 77.124 orang.

Berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), untuk wilayah Sumut, guru yang pensiun di tahun 2023 adalah sebanyak 2.742 orang. Sedangkan, untuk mahasiswa PPG Prajabatan 2022 di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga (LPTK) Sumut untuk berbagai bidang studi ada sebanyak 641 orang. Data ini menunjukkan bahwa Sumut masih memerlukan kekurangan guru dalam jabatan yaitu sebanyak 2.101 orang.

LPTK merupakan salah satu perguruan tinggi negeri dan swasta yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan PPG. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidik yang berkompeten di Indonesia.

Adapun LPTK yang secara resmi menyelenggarakan PPG Prajabatan merupakan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Universitas Simalungun Sumatera Utara, Universitas Asahan, Universitas Muhammadiyah, Universitas Nommensen, Universitas Katolik Santo Thomas, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Universitas Negeri Medan, Universitas Islam Sumatera Utara, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Universitas HKBP, dan masih banyak yang lainnya.

Selain itu, LPTK yang aka menyelenggarakan PPG dalam jabatan (Daljab) diantaranya ada Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Universitas Negeri Medan, Universitas Islam Sumatra Utara, Universitas Simalungun, Universitas Asahan dan masih banyak yang lainnya.

Kemendikbudristek utuk merencanakan peningkatan PPG Prajabatan Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya adalah sebagai berikut:

• Mengacu berdasarkan data guru pensiun tahun 2024-2025,
• Memperhatikan distribusi honorer di lingkungan sekolah yang gurunya akan pensiun,
• Peserta PPG Prajab 2022 gelombang 1 dan 2 yang nantinya akan diserap dengan menggunakan kuota pensiun 2023 dan 2024,
• Memperhatikan antrian ASN PPPK TA 2023,
• Merujuk rekomendasi bidang studi vokasi yang telah dibuka dari Direktorat SMK
• Bidang studi yang ada di bagian antrian ASN PPPK yang jumlahnya melebihi guru pensiun 2023 tidak dibuka.

Strategi Kemendikbud untuk Memenuhi Kekurangan Guru Profesional

Dalam penyampaiannya, Direktur PPG, Temu Ismail menjelaskan bahwa strategi Kemendikbudristek untuk memenuhi kebutuhan guru yang profesional adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan guru secara nasional. Selanjutnya, memperbaiki pola rekrutmen dan pengampunya (yang mana dalam hal ini LPTK sebagai penyelenggara asesmen).

“Supaya betul-betul menggambarkan kondisi kebutuhan guru secara riil, melahirkan solusi yang efektif, dan kita akan memiliki tenaga pendidik yang kompeten,” tegasnya dalam acara Advokasi Pemda dengan Tanoto Foundation di Medan, Provinsi Sumatra Utara pada Selasa (23/5/2023).

Langkah selanjutnya adalah merekrut calon guru lewar seleksi Apartur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Sehingga dipastikan akan ada kepastian status utuk yang bersangkutan jika dia lulus.

“Dengan begitu ada kepastian dalam hal penempatan tugas setelah yang bersangkutan menjalankan PPG,” tambahnya.

Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu kolaborasi yang terjalin dengan baik dan berkesinambungan diantara Kemendikbudristek dengan semua jajaran pemerintah daerah (pemda) atau LPTK penyelenggara.

Hal ini menurutnya dilakukan guna mengantisipasi guru ketika lulus ditempatkan bertugas sesuai kebutuhan pemetaan awal. Dan secara status memberikan jaminan untuk guru tersebut. Sehingga guru tersebut bisa bekerja secara profesional.

Tantangan untuk Memenuhi Kekurangan Guru Kompeten

Tantangan dalam pemenuhan kebutuhan justru meningkatkan kesadaran seluruh pihak bahwa masalah guru ini merupakan masalah bersama.

“Pemda punya kewajiban untuk mengurus masalah guru ini secara bersama dengan pemerintah pusat termasuk LPTK,” tegasnya.

Strategi lain menurut Temu Ismail yang harus dikembangkan ke depan yaitu adanya percepatan dalam PPG (jalur fast track). Sementara itu, ia juga berencana untuk membangun komunitas di tiap provinsi. Dengan tujuan untuk menjawab tantangan pemenuhan ketersediaan guru dengan lebih melibatkan beragam elemen pemangku kebijakan di daerah.

Dengan begitu komunitas inilah yang nantinya akan lebih mengetahui permasalahan di daerah dan mempunyai pemetaan kebutuhan guru. Serta bisa berkontribusi untuk menyusun perencanaan dalam hal pendidikan (rekrutmen) sampai penempatan penugasan guru.

Itulah di atas pembahasan tentang Kemendikbud Ungkap Tahun 2024 Indonesia Kekurangan Guru Sebesar 1.312.759. Semoga pembahasan di atas bermanfaat.